Rasio Pengangguran, Sebuah Tantangan Diri dan Regulasi

Pertumbuhan Ekonomi dalam negeri menjadi salah satu indikator yang penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, utamanya dalamm melakukan analisis terkait hasil ekonomi yang telah dilaksanakan dalam suatu daerah. Dalam hal ini, Pertumbuhan Ekonomi terjadi atas adanya beberapa aktivitas perekonomian seeperti meningkatnya Pendapatan per kapita penduduk yang menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, Laju pertumbuhan ekonomi kerap menjadi ketimpangan sosial yang terjadi di ranah masyarakat. Lonjakan penduduk kibat Awal mula Bonus Demografi menghasilkan banyaknnya pengangguran yang di akibatkan dengan berbagai faktor.

Gambar dari Future Skill

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya pada Februari 2023 terdapat sekitar 7,99 Juta Rakyat Indonesia yang masuk dalam kategori Pengangguran. Angka yang cukup tinggi ini tentu menjadi Pekerjaan Rumah penting yang tidak hanya perlu di perhatikan oleh pemerintah namun oleh sesama. Terlebih, Presentase angka pengangguran masih di dominasi oleh Wilayah yang masuk dalam kategori Provinsi – provinsi besar di Indonesia. Dilansir dari laman databoks.katadata terdapat 5 Besar Provinsi yang menyumbang Presentase cukup tinggi se – Indonesia. Diantaranya, Maluku (6,31%), DKI Jakarta (6,53%), Kep. Riau (6,8%), Jawa Barat (7,44%), dan Banten (7,52%).

Pengangguran sendiri kerap dijadikan batu sandungan oleh Pemerintah sebagai Salah satu faktor terhambatnya pertumbuhan perekonomian dalam suatu daerah. Sementara, secara generalistik kita dapat menilai bahwa ini adalah merupakan Permasalahan Sosial dalam Pembangunan yang juga terdapat peran Pemerintah didalamnya. Hal ini dapat dilihat dari Kausalitas Kondisi Sosial semacam ini yang di sebabkan oleh berbagai macam faktor. Khodijah Ishak dalam Jurnalnya  Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasinya Terhadap Indek Pembangunan Di Indonesia menyebutkan setidaknya ada 5 Faktor yang menyebabkan kondisi ini, yakni ; Sedikitnya Lapangan Pekerjaan yang menampung para pencari kerja, yang mana Jumlah Pencari Kerja tidak sebanding dengan ketersediaan Lapangan Pekerjaan yang ada, Kurangnya Keahlian yang dimiliki oleh para Pencari Kerja, Kurangnya Informasi atas akses lowongan pekerjaan yang ada, Kurang meratanya lapangan pekerjaan, serta Masih belu maksimalnya upaya Pemerintah dalam memberikan pelatihan softskill hingga budaya malas yang masih menjangkit.

Kesenjangan serta naiknya Rasio Pengangguran ini tentu menjadi Tantangan Utama baik teruntuk Pemerintah sebagai Pengelola Kebijakan serta Regulasi dan juga Individu itu sendiri yang mencoba melakukan adaptasi dengan perkembangan zaman. Jumlah lapangan pekerjaan yang dilain pihak harus menjadi prioritas utama pemerintah ini selayaknya bukan sekedar dalam penyediaan lapangan pekerjaan, namun terkait Regulasi dan juga Hubungan keterkaitan Pemerintah yang seharusnya secara kuat Menggandeng Perusahaan – perusahaan swasta dengan Institusi Pendidikan baik di Tingkat Menengah maupun Perguruan Tinggi. Pemerintah Melalui Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker), ataupun Kementrian Perindustrian harus bekerja sama dengan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menguatkan Regulasi terkait Jenjang Karir dari tiap lulusan agar terjadi kesamaan antara Input serta Output juga kebutuhan di dunia Industri.

Gambar dari Liputan 6

Pemerintah juga dalam hal ini perlu secara masif untuk mengadakan Pelatihan Softskill yang seharusnya tidak hanya di giatkan pasca individu tersebut mengalami kelulusan namun harus di pupuk sejak dini karena tantangan pencarian dunia kerja akan lebih menyulitkan jika semua hal itu di persiapkan secara mendadak di hilir. Pemerintah dalam hal ini perlu memberikan suplemen ataupun pemahaman akan pentingnya berkreasi dalam melakukan wirausaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta membantu segala perijinan yang dalam hal ini tidak berbelit pada aturan birokrasi yang kadang menyulitkan lapangan. Paradigma Ekonomi yang mandiri harus di tanamkan serta di kuatkan sejak diri pada tiap individu, agar kedepan Bonus Demografi menjadi peluang besar untuk memajukan perekonomian nasional yang patut kita apresiasi dengan rasa syukur dan bukan malah tersungkur.

Gambar dari Kompas

Sinergitas penting untuk dibangun dalam melakukan pengentasan problematika sosial pada kasus ini. Peran penting yang tidak hanya dilakukan Oleh pemerintah namun juga kemauan antar individu menjadi faktor kunci agar Tingkat pengangguran menurun atau bahkan mereda di tanah air. Karena akan sangat di sayangkan, dengan lonjakan sumber daya manusia yang memadai namun kurang atau bahkan tidak produktif akan menghasilkan permasalahan besar di hilir dalam suatu Negeri.

Written by 

STAI Binamadani merupakan Perwujudan dari cita cita pendiri untuk memperjuangkan kesejahteraan kehidupan umat melalui perguruan tinggi yang dengan sengaja mentransfer ilmu ilmu agama, sosial, humaniora, dan eksakta.